Sesuai dengan amanat dari Mahkamah Agung dan juga untuk menjawab tuntutan dari masyarakat luas mengenai ketersediaan akses yang terbuka dan transparan dari lembaga peradilan, Pengadilan Agama Sampit bertekad untuk membuka akses kepada publik sehingga diharapkan masyarakat dapat memperoleh informasi sesuai yang diharapkan.Dengan hadirnya website ini diharapkan dapat menunjang program transparansi informasi Peradilan dan sebagai implementasi dari Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan SK KMA Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, khususnya informasi tentang proses peradilan, jadwal sidang, publikasi putusan, sarana dan prasarana serta informasi lain yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang mencari keadilan.
5R
5R
5R
5s
5s
5ss
5ss
8
8
peraturan
peraturan
- Bagian Kesekretariatan PA Sampit Ikuti Rakor Lanjutan Tindaklanjut Efisiensi Anggaran | (13/03/2025)
- Kultum Ramadhan 1446 H di Pengadilan Agama Sampit “ Tiga Fase dan Tipe di Bulan Ramadhan” | (10/03/2025)
- Bagian Kesekretariatan PA Sampit Laksanakan Rapat Internal Tindaklanjut LHP Hawasbid Triwulan I tahun 2025 | (10/03/2025)
- Pelaksanaan Sidang Di Luar Gedung Di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang | (10/03/2025)
- PA Sampit Hadiri Rapat Pembahasan Draft Kesepakatan Bersama Dengan Pemda Kab. Kotim | (07/03/2025)
- Kepaniteraan Gelar Rapat Internal Guna Menindaklanjuti Laporan Hawasbid Triwulan I Tahun 2025 | (07/03/2025)
- CPNS PA Sampit Gelar Sosialisasi Pemberlakuan Inovasi PRAKASA untuk Tingkatkan Pelayanan Peradilan | (07/03/2025)
- Kultum Ramadhan 1446 H di Pengadilan Agama Sampit Hari Ke Enam | (07/03/2025)
- Keluarga Besar PA Sampit Menyerahkan Zakat Melalui Badan Amil Zakat Nasional Kotim | (07/03/2025)
- PA Sampit Gelar Rapat Koordinasi Bulan Maret 2025 | (07/03/2025)
- Prosedur Bantuan Hukum
- Informasi
- Pengaduan
- Format Gugatan dan Permohonan
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Tata Cara Permohonan Informasi
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat Dan Tata Cara Pengaduan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Format Gugatan dan Permohonan