Sesuai dengan amanat dari Mahkamah Agung dan juga untuk menjawab tuntutan dari masyarakat luas mengenai ketersediaan akses yang terbuka dan transparan dari lembaga peradilan, Pengadilan Agama Sampit bertekad untuk membuka akses kepada publik sehingga diharapkan masyarakat dapat memperoleh informasi sesuai yang diharapkan.Dengan hadirnya website ini diharapkan dapat menunjang program transparansi informasi Peradilan dan sebagai implementasi dari Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan SK KMA Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, khususnya informasi tentang proses peradilan, jadwal sidang, publikasi putusan, sarana dan prasarana serta informasi lain yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang mencari keadilan.
5R
5R
5R
5s
5s
5ss
5ss
8
8
peraturan
peraturan
- “4 Poin Indeks Profesionalitas ASN (IP) di MyASN” Amanat Pembina Apel Senin Pagi Tanggal 17 November 2025 di PA Sampit Kelas IB | (17/11/2025)
- "Jaga Kedisiplinan" Amanat Pembina Apel Jum'at Sore di PA Sampit Kelas IB | (17/11/2025)
- Renstra Pengadilan Agama Sampit Kelas IB Tahun 2025-2029 Telah Selesai | (17/11/2025)
- Ketua Pengadilan Agama Sampit Hadiri Acara Pelepasan Kafilah MTQ Kabupaten Kotawaringin Timur | (17/11/2025)
- Untuk Meningkatkan Kebersihan Lingkungan Kantor, PA Sampit Kelas IB Laksanakan Jum’at Bersih | (14/11/2025)
- Wujud Nyata Motto Pelayanan “Sigap” di PA Sampit Kelas IB | (14/11/2025)
- Dengan Kasih di Pengadilan Agama Sampit Kelas IB Semua Jadi Bersih | (14/11/2025)
- Sekretaris dan Kasubbag Kepegawaian PA Sampit Kelas IB Ikuti Sharing Session BKN Series 34 “Kiat Menggali Potensi Diri” | (14/11/2025)
- Rapat Insidentil Tim Pengelola Keuangan PA Sampit Kelas IB | (13/11/2025)
- Semangat Kamis Pagi Berdo’a Bersama di Pengadilan Agama Sampit Kelas IB | (13/11/2025)
- Prosedur Bantuan Hukum
- Informasi
- Pengaduan
- Format Gugatan dan Permohonan
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Tata Cara Permohonan Informasi
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat Dan Tata Cara Pengaduan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Format Gugatan dan Permohonan