Sesuai dengan amanat dari Mahkamah Agung dan juga untuk menjawab tuntutan dari masyarakat luas mengenai ketersediaan akses yang terbuka dan transparan dari lembaga peradilan, Pengadilan Agama Sampit bertekad untuk membuka akses kepada publik sehingga diharapkan masyarakat dapat memperoleh informasi sesuai yang diharapkan.Dengan hadirnya website ini diharapkan dapat menunjang program transparansi informasi Peradilan dan sebagai implementasi dari Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan SK KMA Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, khususnya informasi tentang proses peradilan, jadwal sidang, publikasi putusan, sarana dan prasarana serta informasi lain yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang mencari keadilan.
5R
5R
5R
5s
5s
5ss
5ss
8
8
peraturan
peraturan
- Doa Bersama Rabu Pagi di PA Sampit Kelas IB, 22 Juli 2026 | (22/07/2026)
- PA Sampit Ikuti Penguatan dan Percepatan Kualitas Layanan Status, Pemberhentian, dan Hak Kepegawaian ASN | (22/07/2026)
- Dokumentasi Video Kegiatan Penguatan dan Percepatan Kualitas Layanan Status, Pemberhentian, dan Hak Kepegawaian ASN Telah Diunggah | (22/07/2026)
- Doa Bersama Selasa Pagi di PA Sampit Kelas IB, 21 Juli 2026 | (21/07/2026)
- Rapat Monev Kinerja PPPK Pengadilan Agama Sampit Kelas IB | (21/07/2026)
- Dokumentasi Video Rapat Monev Kinerja PPPK PA Sampit Telah Diunggah ke Media Sosial | (21/07/2026)
- Kasubbag PTIP PA Sampit Tuntaskan Pelaporan PP 39/2006 Triwulan II TA 2026 | (21/07/2026)
- Bendahara Pengeluaran PA Sampit Ikuti Sosialisasi di KPPN Sampit | (21/07/2026)
- Coffee Morning PA Sampit Tanggal 20 Juli 2026 | (21/07/2026)
- Kasubbag PTIP PA Sampit Memasuki Tahap II Tatap Muka Daring Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level-1 | (20/07/2026)
- Prosedur Bantuan Hukum
- Informasi
- Pengaduan
- Format Gugatan dan Permohonan
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Tata Cara Permohonan Informasi
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat Dan Tata Cara Pengaduan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Format Gugatan dan Permohonan