Sesuai dengan amanat dari Mahkamah Agung dan juga untuk menjawab tuntutan dari masyarakat luas mengenai ketersediaan akses yang terbuka dan transparan dari lembaga peradilan, Pengadilan Agama Sampit bertekad untuk membuka akses kepada publik sehingga diharapkan masyarakat dapat memperoleh informasi sesuai yang diharapkan.Dengan hadirnya website ini diharapkan dapat menunjang program transparansi informasi Peradilan dan sebagai implementasi dari Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan SK KMA Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, khususnya informasi tentang proses peradilan, jadwal sidang, publikasi putusan, sarana dan prasarana serta informasi lain yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang mencari keadilan.
5R
5R
5R
5s
5s
5ss
5ss
8
8
peraturan
peraturan
- Dharmayukti Karini Cabang Sampit Ikuti Peringatan Hari Kartini se-Kalteng Secara Daring | (27/04/2026)
- Apel Senin Pagi PA Sampit Kelas IB, 27 April 2026 | (27/04/2026)
- Pengadilan Agama Sampit Umumkan Petugas Apel Senin Pagi 27 April 2026 | (27/04/2026)
- Bagian Kesekretariatan PA Sampit Kelas IB Ikuti Sharing Session BKN Series 49 “Future Skills Untuk ASN” | (27/04/2026)
- Bagian Kesekretariatan PA Sampit Kelas IB Ikuti Aksara LEDI ASN | (27/04/2026)
- Tingkatkan Pengetahuan Pengelolaan Anggaran, Sekretaris PA Sampit Kelas IB Ikuti Webinar KPA | (27/04/2026)
- Halaman Belakang PA Sampit Kini Terang di Malam Hari Pasca Pemasangan Lampu | (27/04/2026)
- PA Sampit Tambah Penerangan di Area Tunggu Outdoor, Tingkatkan Kenyamanan Pengunjung | (27/04/2026)
- Sepekan Kegiatan PA Sampit Terdokumentasi dalam Video, Wujud Transparansi dan Informasi Publik | (27/04/2026)
- Apel Jumat Sore PA Sampit Berlangsung Khidmat, MC Dipandu Meliyeni, S.H. | (27/04/2026)
- Prosedur Bantuan Hukum
- Informasi
- Pengaduan
- Format Gugatan dan Permohonan
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Tata Cara Permohonan Informasi
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat Dan Tata Cara Pengaduan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Format Gugatan dan Permohonan