Sesuai dengan amanat dari Mahkamah Agung dan juga untuk menjawab tuntutan dari masyarakat luas mengenai ketersediaan akses yang terbuka dan transparan dari lembaga peradilan, Pengadilan Agama Sampit bertekad untuk membuka akses kepada publik sehingga diharapkan masyarakat dapat memperoleh informasi sesuai yang diharapkan.Dengan hadirnya website ini diharapkan dapat menunjang program transparansi informasi Peradilan dan sebagai implementasi dari Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan SK KMA Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, khususnya informasi tentang proses peradilan, jadwal sidang, publikasi putusan, sarana dan prasarana serta informasi lain yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang mencari keadilan.
5R
5R
5R
5s
5s
5ss
5ss
8
8
peraturan
peraturan
- 🎉 Selamat Ulang Tahun ke-67 | (10/07/2026)
- Bendahara Penerimaan PA Sampit Ikuti Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan PNBP Wilayah PTA Palangka Raya | (10/07/2026)
- Pesan Kepemimpinan Ketua Mahkamah Agung RI: Pemimpin Harus Menjadi Pemecah Masalah dan Pelayan bagi Organisasi | (10/07/2026)
- Pengadilan Agama Sampit Kunjungi Kantor Pertanahan Kabupaten Kotim | (10/07/2026)
- Pengadilan Agama Sampit Gelar Ratas Pengelolaan PNBP | (10/07/2026)
- Rapat Monev Kinerja Tim Pengelola Anggaran PA Sampit Kelas IB Triwulan II TA 2026 | (10/07/2026)
- PABP/Operator PA Sampit Ikuti Rapat Pengajuan Susulan dan Kekurangan Tukin serta Sosialiasi Qlola Token BRI Bendahara | (10/07/2026)
- Kasubbag PTIP PA Sampit Ikuti Pelatihan Kompetensi PBJ Level-1 Gelombang II | (10/07/2026)
- Sekretaris PA Sampit Ikut Penandatangan Komitmen Bersama Lintas Sektor Dalam Rangka Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) | (10/07/2026)
- Pengadilan Agama Sampit menerima kunjungan silaturahmi dari Pengadilan Agama Kuala Pembuang | (10/07/2026)
- Prosedur Bantuan Hukum
- Informasi
- Pengaduan
- Format Gugatan dan Permohonan
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Tata Cara Permohonan Informasi
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat Dan Tata Cara Pengaduan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Format Gugatan dan Permohonan