Informasi Pelayanan SMS
Sesuai dengan amanat dari Mahkamah Agung dan juga untuk menjawab tuntutan dari masyarakat luas mengenai ketersediaan akses yang terbuka dan transparan dari lembaga peradilan, Pengadilan Agama Sampit bertekad untuk membuka akses kepada publik sehingga diharapkan masyarakat dapat memperoleh informasi sesuai yang diharapkan.Dengan hadirnya website ini diharapkan dapat menunjang program transparansi informasi Peradilan dan sebagai implementasi dari Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan SK KMA Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, khususnya informasi tentang proses peradilan, jadwal sidang, publikasi putusan, sarana dan prasarana serta informasi lain yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang mencari keadilan.
5R
5R
5R
5s
5s
5ss
5ss
8
8
peraturan
peraturan
- PA Sampit Kembali Layani Masyarakat di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Kotawaringin Timur | (08/10/2025)
- Mediator Non Hakim Bersertifikat PA Sampit Berhasil Mendamaikan Para Pihak Berperkara | (08/10/2025)
- PA Sampit Laksanakan Monitoring dan Evaluasi Mediator Non Hakim Bersertifikat Triwulan III Tahun 2025 | (08/10/2025)
- Ketua dan Wakil Ketua PA Sampit Kelas IB Ikuti Pembukan Pelatihan Teknis Eksekusi Perdata | (08/10/2025)
- Berapi (Briefing Rabu Pagi): Plt. Kasubbag Umum & Keuangan PA Sampit Kelas IB “Tekankan Kedisiplinan dan 5R” | (08/10/2025)
- Sekretaris PA Sampit Kelas IB Menghadiri Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kab. Kotim | (08/10/2025)
- Trik Menghadapi Akhir Tahun 2025 Pengelola Anggaran PA Sampit Kelas IB Laksanakan Rapat Monev Kinerja Triwulan III 2025 | (08/10/2025)
- Briefing Kepaniteraan dan PTSP PA Sampit : Jaga Integritas Serta Tanamkan Nilai Zona Integritas | (08/10/2025)
- Tim Pengelola Keuangan PA Sampit Kelas IB Ikuti Pentol KPPN Sampit “Langkah-Langkah Akhir TA 2025” | (08/10/2025)
- Pengadilan Agama Sampit Kelas IB Ikuti Sosialisasi RENSTRA dan IKU Mahkamah Agung 2025–2029 Secara Virtual | (08/10/2025)
- Prosedur Bantuan Hukum
- Informasi
- Pengaduan
- Format Gugatan dan Permohonan
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Tata Cara Permohonan Informasi
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat Dan Tata Cara Pengaduan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Format Gugatan dan Permohonan