Monev dan Pembinaan Oleh Pimpinan PTA Palangka Raya di PA Sampit
Kamis 4 Juli 2024 Ketua PTA Palangka Raya Drs. H. Tarsi, S.H., M.H.I. didampingi oleh Panitera Heri Eka Siswanta, S.H., M.H. dan Sekretaris Abdul Rifai, S.H.I., M.H. serta Kasubbag TU dan Rumah Tangga Era Risa Elpurusia, S.E., S.H. melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut atas hasil temuan Tim Hatibinwasda PTA Palangka Raya di Pengadilan Agama Sampit yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 s.d. 29 Mei 2024 yang lalu, disamping itu juga sekaligus melaksanakan Pembinaan.
Setelah melakukan observasi meninjau ruangan-ruangan yang ada di Pengadilan Agama Sampit antara lain Ruang PTSP, Ruang Bermain Anak, Ruang Sidang dll, serta wawancara kepada pimpinan dan aparatur lainnya terkait dengan tindaklanjut hasil pengawasan apakah memang benar-benar sudah ditindaklajuti 100% atau belum juga mencek secara langsung eviden-evidennya, dilanjutkan dengan kegiatan pembinaan dan laporan hasil monev kepada seluruh Pimpinan, Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional, Pegawai, CPNS dan PPNPN Pengadilan Agama Sampit bertempat di Ruang Aula.
Pada kesempatan tersebut, Ketua PTA Palangka Raya menyampaikan bahwa Pengadilan Agama Sampit sudah meraih predikat WBK pada tahun 2021, saya berharap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat lebih meningkat tanpa ada unsur biaya tambahan di luar dari ketentuan yang berlaku. Dari temuan Hawasda Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya sudah ditindaklanjuti, namun kami berharap agar kedepannya temuan tersebut tidak untuk diulang dan menjadi bahan evaluasi untuk kedepannya. Bapak Tarsi juga menghimbau agar Pengadilan Agama Sampit yang sudah menerima predikat WBK agar seluruh penerimaan sampai putusan perkara terkoneksi dengan SIPP, lanjutnya.
Pembinaan selanjutnya disampaikan oleh Panitera dan Sekretaris PTA Palangka Raya. Setelah selesai menyampaikan pembinaan dan laporan hasil monitoring dan evaluasi oleh pimpinan PTA Palangka Raya. Acara diakhiri dengan berfoto bersama dan ramah tamah.
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.