Sekretaris PA Sampit Ikuti Rapat Persiapan Penyusunan usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) TA. 2026 Secara Virtual
Rabu, 26 Juni 2024 pukul 09.00 WIB Sekretaris Pengadilan Agama Sampit Isnaniyah, S.Ag. mengikuti Rapat Persiapan Penyusunan usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) TA. 2026 melalui aplikasi Zoom Meeting bertempat di Ruang Kerja Sekretaris.
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Biro Perlengkapan BUA Mahkamah Agung RI, dan dibuka langsung oleh Plt. Kepala Biro Perlengkapan H. Sahwan. Dalam sambutannya beliau menyampaikan maksud diadakannya kegiatan ini adalah dalam rangka persiapan pengusulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Tahun 2024 untuk Tahun Anggaran 2026, maka dilakukan pendampingan dalam mengajukan RKBMN melalui aplikasi e-sadewa serta tata cara pendaftaran user pada aplikasi SIMAN v2. Selanjutnya kata beliau, bahwa usulan-usulan satker dalam RKBMN dan sudah dilengkapi data dukung akan menjadi bahan pertimbangan agar dapat diajukan ke Kementerian Keuangan, jadi itu sangat menentukan sekali, ungkap beliau.
Kemudian penyampaian materi oleh Narasumber dari Biro Perlengkapan BUA Mahkamah Agung RI yaitu Ida Ariani dan Marwendi, dengan materi persiapan pengusulan RKBMN Tahun 2024 untuk Tahun Anggaran 2026 dan materi e-Sadewa Modul usulan RKBMN satker. Selesai penyampaian materi dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab dengan para peserta.
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.