PA Sampit Ikuti Bimtek Implementasi SIMAN v2 Di KPKNL Pangkalan Bun
Dwira Kurnianto Widodo, S.T. Plt. Kasubbag Umum dan Keuangan yang juga selaku Koordinator Aplikasi SIMAN Pengadilan Agama Sampit, mengikuti Bimbingan Teknis Aplikasi SIMAN Versi 2 pada Rabu, 26 Mei 2024. Acara ini dilaksanakan di Aula KPKNL Pangkalan Bun yang diikuti oleh pegawai yang menangani BMN dari berbagai satker lainnya.
Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kepala KPKNL Pangkalan Bun Ari Fitri Mahesa, yang mana dalam sambutannya menyampaikan bahwa diselenggarakannya kegiatan ini sebagai persiapan untuk implementasi Sistem Manajemen Aset Negara (SIMAN) Versi 2. Dengan adanya Bimtek ini diharapkan semakin tertibnya pelaksanaan Manajemen Aset pada seluruh kuasa Pengguna Barang Lingkup Kanwil DJKN Kalsel dan Kalteng melalui digitalisasi pelaksanaan proses bisnis menggunakan aplikasi SIMAN V.2.
Selanjutnya peserta melakukan persiapan penggunaan aplikasi SIMAN dan registrasi di Kemenkeu Learning Center (KLC). Registrasi ini bertujuan untuk memastikan semua peserta dapat mengakses materi pelatihan dan sumber daya yang tersedia di KLC.
Narasumber dari KPKNL Pangkalan Bun Abror menyampaikan bahwa SIMAN V2 akan diimplementasikan serentak sejak dimulainya Periode Triwulan II Tahun 2024, terdiri dari enam modul Versi 2, juga menjelaskan bagaimana SIMAN V2 akan membantu pengelolaan aset negara menjadi lebih efisien dan transparan. Materi yang disampaikan mencakup berbagai fitur baru yang ada di SIMAN V2 dan bagaimana cara menggunakannya.
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.