PA Sampit Ikuti Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Pengumpulan Data Wilayah Kalteng
Selasa, 02 Juli 2024 pukul 08.30 WIB Wakil Ketua Pengadilan Agama Sampit Nanang Soleman, S.H.I. mengikuti Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Naskah Kebijakan Tahun Anggaran 2024.
Kegiatan ini dilaksanakan Berdasarkan Surat dari Plh. Kepala Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 329/BLD.2/HM2.1.1/V/2024 tanggal 27 Mei 2024 hal Permohonan Peserta, Wakil Ketua Pengadilan Agama Sampit merupakan Peserta Aktif dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Naskah Kebijakan Tahun Anggaran 2024 dengan judul “Pengaturan Eselonisasi Jabatan Struktural dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pola Promosi dan Mutasi Hakim pada Empat (4) Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung”. Kegiatan tersebut diikuti secara Daring melalui Aplikasi Zoom Meeting yang dilaksanakan di Ruang Media Center Pengadilan Agama Sampit.
Adapun yang menjadi Narasumber pada FGD tersebut adalah Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H (Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara), Hasanuddin, S.H., M.H (Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum MA RI), Dr. Budi Suhariyanto, S.H., M.H (Peneliti Madya Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN).
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.