Sekretaris PA Sampit Ikuti Rakor Penyusunan dan Pendampingan RKA-K/L
Pagu Indikatif TA 2025 Mahkamah Agung
Selasa, 02 Juli 2024 pukul 13.00 WIB Sekretaris Pengadilan Agama Sampit Isnaniyah, S.Ag. mengikuti Rapat Koordinasi persiapan pelaksanaan penyusunan dan pendampingan RKA-K/L Pagu indikatif TA 2025 secara daring di Ruang Kerja Sekretaris Pengadilan Agama Sampit. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut Surat Bersama Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor : B-201/D.8/PP.04.3/04/2024 dan S-346/MK.022024 tanggal 5 April 2024 hal Pagu Indikatif Belanja K/L dan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2025. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh satuan kerja di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Kegiatan diawali dengan pembukaan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Hymne Mahkamah Agung dan pembacaan doa. Kemudian dilanjutkan dengan pembukaan oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI Sugiyanto, S.H., M.H., dilanjutkan sambutan sekaligus pengarahan terkait Kebijakan Penganggaran Mahkamah Agung oleh Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung Republik Indonesia H. Sahwan. Selanjutnya dilakukan pemaparan materi mengenai Reviu APIP Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2025 oleh APIP Badan Pengawasan oleh Jufri Hardi dan Syarif, dan yang terakhir pemaparan materi mengenai PNBP dari Biro Keuangan yaitu Plt. Kabag PNBP Azkia.Kegiatan diakhiri dengan sesi tanya jawab dan penutup.
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.