Prinsip Hukum Islam dan Etika Bisnis Islam dalam Waralaba Berbasis Syariah

Oleh: Azim Izzul Islami, S.H.I. 

A. PENDAHULUAN

Model Bisnis berkembang seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan umat manusia. Ketika model bisnis ini berkembang dalam kehidupan sehari-hari, maka perkembangan ini harus direspon dengan tepat dan cermat. Respon yang tepat tidak hanya terkait dengan aspek manfaat dan mudharatnya, tetapi juga hukum syara’ yang terkait dengan model bisnis tersebut[1]. Karena menurut Islam, kegiatan ekonomi harus sesuai dengan hukum syara’. Artinya, dalam konsep hukum Islam ada yang boleh dilakukan dan ada yang tidak boleh dilakukan.

Kegiatan ekonomi dan kegiatan-kegiatan lainnya yang bertujuan untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat merupakan suatu bentuk ibadah kepada Allah SWT. Semua kegiatan dan apapun yang dilakukan di muka bumi merupakan perwujudan ibadah kepada Allah SWT. Dalam Islam, tidak dibenarkan manusia bersifat sekuler, yaitu memisahkan kegiatan ibadah dan kegiata duniawi. Oleh karena itu, hukum Islam hidup di tengah-tengah masyarakat dan masyarakat senantiasa mengalami perubahan maka hukum Islam perlu dan bahkan harus mempertimbangkan perubahan (modernitas) yang terjadi di masyarakat tersebut. Hal ini perlu dilakukan agar hukum Islam mampu mewujudkan kemaslahatan dalam setiap aspek kehidupan manusia di segala tempat dan waktu.

Islam adalah agama yang sempurna. Islam mengatur semua hal, dari tata cara beribadah kepada Allah SWT hingga urusan duniawi seperti bermuamalah, yang semuanya diatur dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah. Salah satu bukti bahwa Al- Qur’an dan As-Sunnah tersebut mempunyai daya jangkau dan daya atur yang universal dapat dilihat dari segi teksnya yang selalu tepat untuk diimplikasikan dalam kehidupan aktual. Misalnya, daya jangkau dan daya aturnya terhadap salah satu bentuk muamalah yaitu kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam merupakan tuntunan kehidupan.

Salah satu jenis bisnis yang berkembang saat ini adalah bisnis franchise atau waralaba.Sejak tahun 90-an dunia bisnis Indonesia mulai marak dengan pola waralaba, baik dari perusahaan asing maupun perusahaan lokal. Banyak pengusaha lokal yang mewaralabakan usahanya. Sektor bisnis yang diwaralabakan meliputi mini market, makanan, restoran, salon, pendidikan, kerajinan, business center, garmen, jewelry, laundry, hiburan, dan sebagainya. Fenomena ini bisa jadi sangat menarik. Sebab saat Indonesia memasuki masa krisis di tahun 1997 an, ekonomi Indonesia digambarkan dalam kondisi yang sangat terpuruk. Akan tetapi, dari penelitian menunjukkan bahwa sistem waralaba mampu bertahan bahkan dapat berkembang dengan pesat baik dari segi kualitas maupun kuantitas dan meraih puncaknya ketika memasuki millenium hingga saat ini, Bisnis waralaba sebenarnya sudah lama dikenal di Eropa dengan nama Franchise. Kata Franchise sebenarnya berasal dari bahasa Prancis yang berarti bebas, atau lebih lengkap lagi bebas dari hambatan (free from servitude). Dalam bidang bisnis,franchise berarti kebebasan yang diperoleh seorang wirausaha untuk menjalankan sendiri suat usaha tertentu di wilayah tertentu[2]

Namun, ada yang berpendapat bisnis waralaba atau franchise adalah sistem kapitalis Amerikayang notabene tidak Islami. Bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim, layak kiranya mempertanyakan adakah pola bisnis waralaba dalam sistem Islami. Banyak pengusaha muslim diIndonesia yang menjalankan bisnis waralaba tapi tidak mengetahui bagaimana konsep waralaba yang sesuai dengan prinsip-prinsip syari’ah.

B. POKOK MASALAH

Berdasarakan latar belakang permasalahan di atas, maka pokok masalah yang akan dikaji pada makalah ini adalah:

  • Bagaimanakah tinjauan etika bisnis Islam mengenai konsep waralaba (frenchise)?
  • Bagaimana penerapan prinsip-prinsip etika bisnis islam dalam waralaba?

C. PEMBAHASAN

Definisi dan Sejarah Waralaba

Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh perseorangan atau badann usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba[3]

Menurut bahasa franchise berasal dari bahasa Prancis yaitu franch (bebas), fancher (membebaskan, memberikan hak istimewa), dan dalam bahasa Indonesia Franchis adalah waralaba. Waralaba itu sendiri adalah berasal dari kata wara yang artinya lebih dan laba yang artinya untung. Jadi Franchise/waralaba dalam bahasa Indonesia adalah usaha yang memberikan keuntungan lebih atau istimewa. Sedangkan menurut para ahli franchise adalah sebagai sebuah lisensi merek dari pemilik yang mengijinkan orang lain untuk menjual produk atau service atas nama merek tersebut. Sedang Franchise menurut Ensiklopedia Nasional Indonesia (ENI) adalah sebagai berikut :

Suatu bentuk kerjasama manufaktur atau penjualan antara pemilik franchise dan pembeli franchise atas dasar kontrak dan pembayaran royalty. Kerjasama ini meliputi pemberian lisensi atau hak pakai oleh pemegang franchise yang memiliki nama atau merek, gagasan, proses, formula, atau alat khusus ciptaannya kepada pihak pembeli franchise disertai dukungan teknis dalam bentuk manajemen, pelatihan, promosi dan sebagainya. Untuk itu, pembeli franchise membayar hak pakai tersebut disertai royalty, yang pada umumnya merupakan persentase dari jumlah penjualan.[4]

 

Perkembangan dari Sistem Waralaba baru berkembang secara pesat dalam kurun 25 tahun belakangan ini, sehingga masih dianggap baru. Tetapi pada kenyataannya, sistem ini telah ada sejak abad ke 13, walaupun dalam bentuk yang lain, dimana Waralaba adalah pemberian suatu “hak kependudukan dan hak memilih yang terbatas” dari “Penguasa area” kepada seseorang atau lebih. Dengan mendapatkan hak tersebut, mereka diharuskan membayar kepada Penguasa / pemberi hak, dan pembayaran tersebut diistilahkan Royalty, dan istilah ini masih dipakai hingga sekarang. Di Indonesia, Waralaba masih merupakan istilah yang baru. Sistem Waralaba di Indonesia dirintis oleh salah satunya adalah Coca Cola Bottling kira-kira 30 tahun yang lalu, dimana mereka berperan sebagai Terwaralaba dengan memegang Master Franchisee untuk menjadi Pewaralaba di Indonesia, tetapi belum pernah dijalankan. Sedangkan Pewaralaba pertama di Indonesia antara lain dirintis oleh Widyaloka (kursus komputer) lebih kurang 20 tahun yang lalu.

Sebenarnya, Pewaralabaan dimulai di Amerika pada tahun 1860-an, dimulai dengan perusahaan mesin jahit merk Singer yang menggunakan operator jahit (penjahit) lepas (independent) dalam memasarkan mesin jahitnya. Hal serupa dilakukan juga oleh perusahaan/industri mobil dalam menjual mobilnya dan toko minuman keras. Kemudian perusahaan-perusahaan besarpun mengikuti jejak mereka, misalnya perusahaan minyak (khususnya stasiun pompa bensin), minuman ringan (soft drink), aksesoris mobil, dan lain-lain.

Penjualan barang dan jasa di Amerika melalui sistem ini, yang terdiri dari lebih 500.000 outlet Terwaralaba, diprediksikan tahun ini akan mencapai 900 juta dolar Amerika, yang mana merupakan lebih dari sepertiga total hasil penjualan ritel di Amerika. Juga diprediksikan akan segera mencapai milyaran dolar, dimana berarti secara rata-rata dari setiap satu orang Amerika, mereka akan membelanjakan dua dollar dari setiap pengeluaran rata-ratanya di outlet Terwaralaba.

Di lain sisi, walaupun harus menembus gejolak ekonomi yang naik dan turun, sistem ini terus menyebar keseluruh dunia dengan pesat. Hal ini umumnya disebabkan karena dalam Sistem Waralaba, semua pihak mendapatkan keuntungan (Pembeli, Terwaralaba, Pewaralaba), tentunya bila melalui sistem yang benar dan tepat.[5]

Unsur-Unsur Waralaba

Waralaba adalah perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan pihak lain tersebut, dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan atau jasa. (Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba).

Usaha waralaba sebenarnya telah lama ada di Eropa dengan nama franchise. Pengertian waralaba dapat diambilkan dari pengertian franchishing. Franchisin (kadangkala disebut orang perjanjian franchisee untuk menggunakan kekhasan usaha atau ciri pengenal bisnis dibidang perdagangan/jasa berupa jenis produk dan bentuk yang diusahakan termasuk identitas perusahaan (logo, merek dan desain perusahaan, penggunaan rencana pemasaran serta pemberian bantuan yang luas, waktu/saat/jam operasional, pakaian usaha atau ciri pengenal bisnis dagang/jasa milik franchisee sama dengan kekhasan usaha atau bisnis dagang/jasa milik franchisor.

Rumusan yang mengatakan perjanjian franchising adalah suatu perjanjian dimana franchisee menjual produk atau jasa sesuai dengan cara dan prosedur yan telah ditetapkan oleh franchisor yang membantu melalui iklan, promosi, dan jasa-jasa nasihat lainnya. Pada tulisan ini kata franshisee diartikan waralaba, dengan demikian rumusan franchising tersebut diatas dapat diartikan rumusan waralaba. Dari defenisi (rumusan) tersebut diatas, terdapat beberapa unsur tentang waralaba (franchise) tersebut, ialah :

  1. Merupakan suatu perjanjian
  2. Penjualan produk/jasa dengan merek dagang pemilik waralaba (franchisor).
  3. Pemilik waralaba membantu pemakai waralaba (franchisee) dibidang pemasaran, manajemen dan bantuan tehnik lainnya.
  4. Pemakai waralaba membayar fee atau royalti atas penggunaan merek pemilik waralaba.

Ketentuan perundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang  waralaba ini di Indonesia belum ada, oleh karena itu peraturan yang digunakan adalah peraturan-peraturan yang mengatur tentang perjanjian yang terdapat dalam kitab Undang-undang Hukum perdata (disingkat K.U.H.Perdata) dan peraturan-peraturan yang mengatur undang-undang tentang ketenagakerjaan, dan undang-undang pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan, serta undang-undang tentang wajib daftar perusahaan.[6]

Bentuk Konsep Dasar Ekonomi Islam

Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari usaha manusia untukmengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai AlQur’an dan As-Sunnah.Misalnya dalam masalah kelangkaan sumber daya alam dalam ekonomi, Ekonomi Islam memiliki konsep iqtishad yaitu mengatur masalah penghidupan manusia dengan hemat dan cermat.[7] Ekonomi Islam dalam beberapa aspek dapat dikatakan mirip dengan sistem pengaturan ekonomi campuran.Tapi aspek tambahannya adalah pad mekanisme sistemnya yang melibatkan peran pelaku ekonomi termasuk negara. Di lain pihak secara filosofis pada tataran pelaku ekonomi secara individual dilandasi oleh pertanggungjawabannya kepada Allah secara vertikal selain secara sosial dan horizontal. Jadi, negara secara institusional memiliki peranan yang cukup strategis sebagai pengendali dan pengatur mekanisme para pelaku ekonomi di masyarakat. Pada sistem ekonomi Islam, perangkat utama aspek makronya adalah terciptanya sistem bisnis yang Islami.Sistem bisnis yang Islami inilah yang didambakan oleh pelaku ekonomi mikro dalam rangka membudayakan sistem pengelolaan bisnis yang berorientasi pada kebersamaan dalam kesejahteraan ekonomi bagi semua umat manusia.

Etika Bisnis dalam Islam

Etika  bisnis  merupakan  ilmu  yang  dibutuhkan banyak pihak  tetapi masih bersifatproblematis dari sisi metodologis. Ilmu ini dibutuhkan untuk merubah performen dunia bisnis yang dipenuhi oleh praktek praktek mal bisnis. Yang dimaksud praktek mal-bisnis adalah mencakup baik  business crimes maupun  business tort, yakni  business crime sebagai perbuatan bisnis yang melanggar  hukum  pidana   atau   business tort sebagai perbuatan bisnis yang melanggar etika.[8] Al-Qur’an sebagai sumber nilai, telah memberikan  nilai-nilai prinsipil  untuk mengenali perilaku-perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai al-Qur’an. Dalam al-Qur’an terdapat terma-terma,al-bathil, al- fasad dan azh-zhalim  yang dapat difungsikan sebagai landasan-landasanatau  muara  perilaku  yang bertentangan dengan nilai  perilaku yang dibolehkan  atau dianjurkan al- Qur’an khususnya dalam dunia bisnis. Hal ini beralasan bahwa beberapa ayat yang mempunyai kandungan tentang  bisnis, seringkali mengunakan terma-terma di atas ketika menjelaskan  tentang  perilaku  bisnis yang buruk. Pertama, Al-bathil dalam al-Qur’an terdapat sebanyak 36 kali dalam berbagai derivasinya. Menurut pengertiannya,  al-bathil  yang  berasal  dari kata dasar bathala, berarti fasada atau rusak, sia-sia, tidak berguna, bohong. Al-Bathil sendiri berarti; yang batil, yang salah, yang palsu, yang tidak berharga, yang sia-sia dan syaitan.[9]Menurut  al-Maraghi,  al-bathil   berasal  dari  al-buthlu  dan  al-buthlan,  berarti kesia-siaan dan kerugian, yang menurut syara’ mengambil harta tanpa pengganti hakiki dan tanpa keridlaan dari pemilik harta yang diambil tersebut[10]. Penggunaan  al-bathil  dalam konteks bisnis tersebut dalam al-Qur’an sebanyak empat kali. Pertama  dalam surat al-Baqarah:188 ditegaskan bahwa sifat kebatilan seringkali digunakan untuk   memperoleh harta benda secara sengaja. Pada ayat kedua, yaitu dalam surat an-Nisa:29 ditegaskan larangan bisnis yang dilakukan dengan proses kebatilan. Pada ayat  ketiga,  yaitu  dalam surat an-Nisa: 160-161; al-bathil disebutkan dalam  konteks  kezhaliman  kaum  Yahudi yang  suka  melakukan  riba  dan  memakan harta orang lain dengan jalan batil. Pada ayat keempat  disebutkan bahwa kebatilan dalam  bisnis  telah banyak dilakukan baik dengan menghalang-halangi dari jalan Allah,  menimbun harta atau tidak mengeluarkan infak al-Taubah (9): 34. Di sinilah posisi strategisnya etika bisnis, untuk menjaga pengelolaan dan  pengembangan  harta benda yang sangat  dibutuhkan   oleh  masyarakat  dari jalan kebatilan. Kedua dari praktek mal bisnis adalah al-fasad. Terma ini disebut 48 kali dalam al-Qur’an. Dalam penggunaannya terma  al-fasad  kebanyakan mempunyai pengertian kebinasaan, kerusakan, membuat kerusakan,  kekacauan di muka bumi,  mengadakan kerusakan di  muka  bumi. Misalnya  dalam  Dalam surat Hud: 85 ditegaskan  bahwa mengurangi takaran dan timbangan merupakan kedzaliman. Demikian pula  dalam surat al-A’raf: 85 atau al- Baqarah: 205 ditegaskan tentang perintah  menyempurnakan takaran dan timbangan  disandingkan dengan  larangan mengadakan  kerusakan atau kedzaliman   di  muka bumi. Di tempat lain pada surat al-Maidah: 32 menyatakan bagaimana besar dan luasnya akibat yang ditimbulkan oleh suatu kezaliman.

Dari ayat-ayat di atas dapat diambil pemahaman bahwa perbuatan yang mengakibatkan kerusakan atau kebinasaan, walaupun kelihatannya sedikit dianggap oleh  al-Qur’an sebagai kerusakan yang banyak. Mengurangi hak atas suatu barang (komoditas) yang didapat atau diproses dengan menggunakan media takaran atau timbangan  dinilai alQur’an seperti telah membuat kerusakan di muka bumi. Ketiga, dari praktek mal bisnis adalah Azh-zulm terambil dari kata dasar zh-l-m bermakna, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya,  ketidakadilan, penganiayaan,  penindasan, tindakan sewenang-wenang, kegelapan.[11] Dalam konteks hubungan kemanusiaan, alQur’an pada beberapa tempat menyatakan kandungan makna kezhaliman sebagai landasan  praktek  yang  berlawanan dengan nilai-nilai etika, termasuk dalam mal bisnis. Dalam al-Baqarah: 279  mengatakan, bahwa kita seharusnya tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya oleh pihak lain. Dengan  demikian  dari pemahaman  al-bathil, alfasad  dan  az-zalim  di atas dihubungkan  dengan  pengertian hakikat bisnis, dapat  diambil  kesimpulan   bahwa  salah satu  landasan  praktek  mal  bisnis  adalah setiap praktek bisnis yang mengandung unsur kebatilan, kerusakan dan kezaliman baik sedikit maupun  banyak,  tersembunyi  maupun terang-terangan. Dapat menimbulkan kerugian  secara material maupun immateri baik bagi si pelaku, pihak lain maupun masyarakat. Dapat menimbulkan ketidakseimbangan dan ketidakadilan. Menimbulkan akibat-akibat moral maupun akibat hukum yang mengikutinya, baik menurut hukum agama maupun hukum positif. Namun demikian penilaian terhadap suatu praktek mal  bisnis  tidak  disyaratkan  adanya  tiga. landasan kebatilan, kerusakan   dan   kezhaliman sekaligus, melainkan adanya salah satu  dari ketiga landasan di atas secara otomatis  telah memasukan suatu aktivitas maupun entitas bisnis ke dalam kategori praktek mal bisnis.

Dalam Islam prinsip-prinsip etika bisnis meliputi:

  1. Kesatuan (unity)

Adalah kesatuan sebagaimana terefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan yang  homogen, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh.  Dari konsep ini maka islam menawarkan keterpaduan agama,ekonomi,dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan ini pula maka etika dan bisnis menjadi terpadu, vertikal maupun horisontal,membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam sistem Islam.[12]

  1. Keseimbangan (keadilan)

Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis,Islam mengharuskan untuk berbuat adil,tak terkecuali pada pihak yang tidak disukai.Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al-Maidah:8. Keseimbangan atau keadilan menggambarkan dimensi horizontal  ajaran Islam yang  berhubungan dengan keseluruhan harmoni pada  alam semesta. Hukum dan tatanan yang kita lihat pada alam semesta mencerminkan keseimbangan yang  harmonis.[13] Dengan demikian keseimbangan, kebersamaan,  kemoderatan merupakan prinsip  etis mendasar yang  harus diterapkan dalam  aktivitas maupun entitas

  1. Kehendak Bebas

Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis islam,tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif.Kepentingan individu dibuka lebar.Tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya.Sampai pada tingakat tertentu, manusia dianugerahi kehendak bebas untuk memberi arahan dan membimbing kehidupannya sendiri sebagai khalifah di muka bumi al-Baqarah, 2:30. Berdasarkan prinsip kehendak bebas ini, manusia mempunyai kebebasan untuk membuat suatu perjanjian termasuk menepati janji atau mengingkarinya. Tentu saja seorang muslim yang percaya kepada kehendak Allah akan memuliakan semua janji yang dibuatnya.[14]

  1. Pertanggungjawaban

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal mustahil, lantaran  tidak menuntut tanggung jawab. Menurut Al-Ghozali, konsep adil meliputi hal bukan hanya equilibrium tapi juga keadilan dan pemerataan. Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggung jawabkan tindakannya. Allah menekankan konsep tanggung jawab moral tindakan manusia,[15] Karena itu  menurut Sayyid Qutub prinsip pertanggungjawaban Islam adalah pertanggungjawaban yang seimbang  dalam segala bentuk dan ruang lingkupnya. Antara jiwa dan raga, antara person dan keluarga,individu dan sosial  antara suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya.[16]

  1. Kebenaran: Kebajikan dan Kejujuran

Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagia niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi) proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan.  Adapun kebajikan adalah sikap ihsan,yang merupakan tindakan yang  dapat  memberi keuntungan  terhadap  orang  lain.[17] Dalam al-Qur’an prinsip kebenaran yang mengandung kebajikan dan kejujuran dapat diambil dari penegasan keharusan menunaikan atau memenuhi perjanjian atau transaksi bisnis.Termasuk ke dalam kebajikan dalam bisnis adalahsikap kesukarelaan dan keramahtamahan. Kesukarelaan dalam pengertian, sikap suka-rela antara kedua belah pihak  yang melakukan transaksi, kerja sama  atau perjanjian bisnis. Hal ini ditekankan untuk menciptakan dan menjaga keharmonisan  hubungan serta cinta mencintai antar mitra bisnis. Adapun kejujuran adalah sikap jujur dalam semua proses  bisnis yang  dilakukan tanpa  adanya penipuan sedikitpun.  Sikap  ini dalam khazanah Islam dapat  dimaknai dengan amanah. Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi ,kerjasama atau perjanjian dalam bisnis. Dari sikap kebenaran, kebajikan  dan kejujuran demikian maka suatu bisnis secara otomatis akan melahirkan persaudaraan, dan kemitraan yang saling menguntungkan, tanpa adanya kerugian dan penyesalan.

Konsep Keadilan dan Kejujuran dalam Waralaba Syariah

Islam sangat menganjurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis, dan melarang berbuat curang atau berlaku dzalim.Rasulullah SAW diutus Allah SWT untuk membangun keadilan.Cukuplah bagi Al-Qur’an telah menjadikan semua tujuan risalah langit adalah melaksanakan keadilan karena keadilan lebih mendekatkan kepada ketakwaan.Seperti firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surat Al-Maidah ayat 8 yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu menjadi orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidakadil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah.Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Keadilan menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam yang berhubungan dengan keseluruhan harmoni pada alam semesta.Hukum dan tatanan yang ada di alam semesta ini mencerminkan keseimbangan yang harmonis. Keadilan bukan hanya sekedar karakteristik alami, melainkan merupakan karakteristik dinamis yang harus diperjuangkan oleh setiap muslim dalam kehidupannya.[18] Keadilan adalah pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban.Keadilan juga dapat berarti suatu tindakan yang tidak berat sebelah atau tidak memihak ke salah satu pihak, memberikan sesuatu kepada orang sesuai dengan hak yang harus diperolehnya.Bertindak secara adil berarti mengetahui hak dan kewajiban, mengerti mana yang benar dan mana yang salah, bertindak jujur dan tepat menurut peraturan dan hukum yang telah ditetapkan serta tidak bertindak sewenang-wenang.

Keadilan sangat diperlukan dalam kegiatan bisnis supaya bisnis tersebut bisa membawa berkah untuk kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satu pihak yang bekerja sama dalam menjalankan suatu bisnis tertentu. Implementasi sikap adil merupakan hal yang sangat penting dalam kegiatan bisnis waralaba berbasis syari’ah.Dalam mekanisme kerja bisnis waralaba berbasis syari’ah harus didasarkan pada prinsip keadilan dan saling menguntungkan kedua belah pihak untuk menciptakan sinergi dalam mencapai tingkat laba optimal yang dibagi proporsional. Begitu juga dengan penentuan franchise fee dan royalty fee, dalam penentuan franchise fee pewaralaba harus adil dalam menentukan berapa besar biaya yang dibebankan kepada terwaralaba untuk semua jasa yang disediakan, termasuk biaya rekruitmen sebesar biaya pendirian yang dikeluarkan oleh pewaralaba untuk kepentingan terwaralaba dalam menjalankan bisnisnya tersebut.Tidak boleh ada biaya-biaya terselebung di luar hal tersebut. Dan hendaknya pemilik waralaba juga bijak dalam menentukan pengeluaran untuk terwaralaba sehingga tidak membebankan rekan bisnisnya.Untuk penentuan royalty fee bisnis waralaba berbasis syari’ah juga harus adil. Biaya royalti merupakan pembayaran atas jasa tes menerus yang diberikan pewaralaba atau biasa disebut uang waralaba terus menerus yang diberikan pewaralaba. Dalam praktiknya, uang tersebut dihitung dalam bentuk prosentase dari pendapatan kotor terwaralaba tanpa ada tambahan pembayaran lain di luar hal tersebut.

Aspek Kemitraan Waralaba Syariah

Suatu waralaba adalah bentuk perjanjian kerja sama (syirkah) yang isinya memberikan hak dan wewenang khusus kepada pihak penerima. Waralaba merupakan suatu perjanjian timbal balik, karena pemberi waralaba (franchisor) maupun penerima waralaba (franchisee) keduanya berkewajiban untuk memenuhi prestas tertentu. Berikut alasan waralaba dikategorikan sebagai bentuk syirkah:[19]

  1. Waralaba adalah kerjasama yang saling menguntungkan, berarti bisnis waralaba memang dapat dikatakan kategori dari syirkah dalam hukum Islam.
  2. Terdapat prestasi bagi penerima waralaba, hal ini sama dengan syirkah.
  3. Terdapat barang, jasa dan tenaga memenuhi salah satu syarat syirkah.
  4. Terdapat dua orang atau lebih yang bertransaksi, sepakat, hal tertentu, ditulis (dicatat) dan oleh sebab tertentu sesuai dengan syarat syirkah

Prinsip Pembayaran Franchise Fee dan Royalty Fee dalam Waralaba Syariah

Adapun konsep pembayaran franchise fee dalam bisnis waralaba berbasis syari’ah adalah sebagai berikut:

  1. Dalam pembayaran franchise fee bisnis waralaba berbasis syari’ah, sesuai dengan kaidah syirkah abdan dan syirkah inan yang dalam akadnya pengambilan keuntungan dua mitra yang bekerjasama (dalam hal ini pemberi waralaba (franchisor) dan penerima waralaba (franchisee)) diperbolehkan setelah usaha berjalan, tidak boleh mengambil keuntungan jika usaha belum berjalan. Franchisor tidak diperbolehkan mengambil keuntungan dari penjualan bahan baku utama yang merupakan satu paket dengan pemberian waralaba (exclusive purchase arrangement). Berbeda dengan pengambilan keuntungan atas pemanfaatan HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) dalam franchise fee hal ini diperbolehkan sebagai kompensasi atas dipergunakannya hak atas kekayaan intelektualfranchisor oleh franchisee yang ditegaska dalam keputusan fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1/ Munas VII/ MUI/ 15/2005 tentang perlindungan hak atas kekayaan intelektual. Firman Allah SWT tentang larangan memakan harta orang lain secara batil (tanpa hak) dan larangan merugikan harta maupun hak orang lain terdapat dalam surat An- Nisa’ ayat 29 yang artinya:

“Hai orang- orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu.Sesungguhnya Allah Maha penyayang kepadamu”.

  1. Franchise fee yang dibebankan franchisor kepada franchisee sebagai kompensasi atas pemanfaatan dan penghargaan hak atas kekayaan intelektual yang telah dimiliki oleh franchisor tidak boleh terdapat kompensasi, tidak langsung dalam bentuk nilai moneter (indirect moneter compensation). Hak atas kekayaan intelekual seseorang harus dihargai. Adapun konsep pembayaran royalty fee dalam bisnis waralaba berbasis syari’ah yaitu:
  2. Pembayaran royalty fee tidak boleh dilakukan oleh franchisee jika nilai keuntungan dibawah nilai batas yang telah disepakati, Hal ini sesuai dengan fiman Allah SWT dalam surat An-nahl ayat 90 yang artinya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu belaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat dan Allah melarang pebuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan.Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu mengambil pelajaran”.

  1. Dalam pembagian keuntungan bisnis waralaba berbasis syari’ah harus berdasarkan prinsip bagi hasil sebagai berikut:
  • Gross pofit yaitu keuntungan kotor yang belum dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan sebelum usaha.
  • Net profit yaitu keuntungan bersih yang sudah dikurangi oleh biaya-biaya selama usaha .

Berbeda dengan waralaba konvensional yang dalam prakteknya ada sebagian yang melakukan bagi hasil yang diambil dari omset penjualan. Hal ini tentu bisa merugikan franchisee karena belum jelas keuntungan yang didapat tetapi sudah harus membayar royalty fee.[20]

 

Aspek Hak Cipta dalam Waralaba Berbasis Syariah

Unsur yang terpenting dalam sistem bisnis waralaba adalah masalah hak cipta.Hak cipta dalambisnis waralaba meliputi logo, merk, buku petunju pengoperasian bisnis, brosur atau pamflet serta arsitektur tertentu yang berciri khas dari usahanya.Adapun imbalan dari penggunaan hak cipta ini adalah pembayaran fee awal dari pihak terwaralaba kepada pihak pewaralaba.

Hak cipta di dalam khazanah hukum Islam termasuk hal baru, akan tetapi beberapa ahli hukum Islam telah berusaha untuk membahasnya, seperti Fathi Daroini menyebut hak cipta sebagai haqqul ihtikar. Karya cipta yang bersumber dari hasil pemikiran merupakan jalan bagi perkembangan dan kemajuan kebudayaan manusia.Hasil pikiran itu jika dilihat dari kacamata fiqh Islam bisa dimasukkan dalam kategori manfaat, bukan benda. Hal ini dapat dilihat dari hadist yang mengatakan: “Apabila seorang manusia meninggal dunia, teputuslah segala amal perbuatannya, kecuali tiga hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan diamalkan ke orang lain, dan anak sholeh yang mendo’akan orrang tuanya”. (H.R. Ahmad bin Hanbal dari Abu Hurairah, hadist Musnad bin Hanbal).

Aspek bahwa hak cipta berupa merk dagang dan nama perusahaan merupakan jasa/manfaat yang dihasilkan oleh karya intelektual, dan mempunyai nilai finansial yang telah dinyatakan jelas dalam syari’ah. Akad terhadap jasa/manfaat yang dihasilkan juga merupakan akad yang sah, sebagai salah satu objek akad selain benda. Hanya saja ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam hal hak cipta bisnis waralaba berbasis syari’ah yaitu franchisor harus menyediakan apa saja informasi dan keahlian yang diperlukan oleh franchisee agar barang-barang baru yang dia produksi kualifikasinya sama dengan barang aslinya (yang diproduksi oleh franchisor). Sebab, jika diantara keduanya berbeda, maka ini merupakan bentuk penipuan dan tipu muslihat. [21]

D. KESIMPULAN

  1. Dalam mekanisme kerja bisnis waralaba berbasis syari’ah harus didasarkan pada prinsip keadilan dan saling menguntungkan kedua belah pihak untuk menciptakan sinergi dalam mencapai tingkat laba optimal yang dibagi proporsional. Begitu juga dengan penentuan franchise fee dan royalty fee, dalam penentuan franchise fee pewaralaba harus adil dalam menentukan berapa besar biaya yang dibebankan kepada terwaralaba untuk semua jasa yang disediakan, termasuk biaya rekruitmen sebesar biaya pendirian yang dikeluarkan oleh pewaralaba untuk kepentingan terwaralaba dalam menjalankan bisnisnya tersebut. Tidak boleh ada biaya-biaya terselebung di luar hal tersebut. Dalam bisnis waralaba syari’ah antara pewaralaba dan terwaralaba harus menanam nilai kejujuran dalam melaksanakan kerja sama bisnisnya. Karena sangat mungkin dalam sebuah bentuk bisnis kerja sama seperti waralaba terjadi penzaliman satu sama lain, kecuali orang-orang yang berpegang teguh pada perinta Tuhannya dan selalu ingin berbuat baik akan mempunyai rasa takut untuk berbuat zalim.Bisnis waralaba syari’ah mengutamakan attitude bisnis yang baik sebagai kunci keberhasilan bisnis waralaba tersebut.
  2. Ketentuan- ketentuan syirkah, khususnya syirkah abdan dan syirkah inan merupakan teori-teori yang dapat dijadikan landasan dalam melakukan bisnis waralaba berbasis syari’ah. Hal ini disebabkan karena dengan adanya perjanjian franchising, maka secara otomatis antara franchisordan franchisee terbentuk hubungan kerja sama untuk waktu tertentu sesuai dengan perjanjian. Kerja samatersebut dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan bagi kedua belah pihak. Dalam pembayaran Franchise fee bisnis waralaba berbasis syari’ah, sesuai dengan kaidah syirkah abdan dan syirkah inan yang dalam akadnya pengambilan keuntungan dua mitra yang bekerjasama (dalam hal ini franchisor dan franchisee) diperbolehkan setelah usaha berjalan, tidak boleh mengambil keuntungan jika usaha belum berjalan. Dalam pembagian keuntungan bisnis waralaba berbasis syari’ah harus berdasarkan prinsip bagi hasil gross pofit yaitu keuntungan kotor yang belum dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan sebelum usaha. Dan Net profit yaitu keuntungan bersih yang sudah dikurangi oleh biaya-biaya selama usaha.Sedang dalam bisnis waralaba berbasis syari’ah, aspek bahwa hak cipta berupa merk dagang dan nama perusahaan merupakan jasa/manfaat yang dihasilkan oleh karya intelektual, dan mempunyai nilai finansial yang telah dinyatakan jelas dalam syari’ah. Akad terhadap jasa/manfaat yang dihasilkan juga merupakan akad yang sah, sebagai salah satu objek akad, selain benda. Hanya saja ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam hal hak cipta bisnis waralaba berbasis syari’ah yaitu franchisor harus menyediakan apa saja informasi dan keahlian yang diperlukan oleh franchisee agar barang-barang baru yang dia produksi kualifikasinya sama dengan barang aslinya.

 

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Peraturan Perundang-undangan

Abdurrahman, Hafidz, 2014. Bisnis dan Muamalah Kontemporer. Jakarta: Al Azhar,

Al Kaaf, Abdullah Zaky. 2002. Ekonomi Dalam Perspektif Islam.Bandung: CV. Pustaka Setia.

Al-Maraghi, Mustafa.  Tafsir Al- Maraghi, Semarang: Toha Putra, 1998.

Fauroni, Muhammad Lukman, R. 2002. Visi Al-Qur’an Tentang Etika dan Bisnis. Jakarta: Salemba Diniyah.

Naqvi, Syed Nawab. Ethict and Eco- nomics: An Islamic Syntesis, diterjemahkan  oleh  Husin  Anis:   Etika dan Ilmu Ekonomi Suatu Sintesis Islami,  Bandung: Mizan, 1993.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba

Suseno, Darmawan. 2008. Waralaba Syari’ah. Jakarta: Cakrawala.

Suwantoro .  Aspek-aspek  Pidana  di Bidang Ekonomi,  Jakarta: Ghalia, 1990.

Syahmin AK. 2006. Hukum Kontrak Internasional. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.

Utami, Anisa. 2010. Konsep Franchise Fee dan Royalty Fee pada Waralaba Bakmi Tebet Menurut Prinsip Syari’ah. Jakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Yusuf, Muhammad. 2009. Tinjauan Konsep Bisnis Waralaba (Franchise) Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Internet dan lainnya

http://download.portalgaruda.org/article.php?article=116595&val=5316/ . akses pada 10 November 2014.

http://eprints.uns.ac.id/5627/1/102041409200910011.pdf, akses pada 12 Mei 2015.

http://library.usu.ac.id/download/fh/perdata-wansa djaruddin.pdf, diakses pada 10 Mei 2015.

 

CATATAN KAKI

[1] Hafidz Abdurrahman, 2014. Bisnis dan Muamalah Kontemporer. Jakarta: Al Azhar, hal. 23.

[2] Darmawan Suseno. 2008. Waralaba Syari’ah. Jakarta: Cakrawala, hal. 12.

[3] pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba

[4] Syahmin AK. 2006. Hukum Kontrak Internasional. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, hal. 207 – 208.

[5] http://eprints.uns.ac.id/5627/1/102041409200910011.pdf, akses pada 12 Mei 2015.

[6]  http://library.usu.ac.id/download/fh/perdata-wansa djaruddin.pdf, diakses pada 10 Mei 2015.

[7] Al Kaaf, Abdullah Zaky. 2002. Ekonomi Dalam Perspektif Islam.Bandung: CV. Pustaka Setia, hal. 213 – 214.

[8] Suwantoro .  Aspek-aspek  Pidana  di Bidang Ekonomi,  Jakarta: Ghalia, 1990. Hal. 20-21

[9] Ahmad Warson Munawwir. Op.cit, hal. 99 – 100.

[10] Mustafa Al-Maraghi.  Tafsir Al- Maraghi, Semarang: Toha Putra, 1998. Hal. 24.

[11] Ahmad Warson Munawwir.Op.Cit. Hal. 946-947)

[12] Syed Nawab Naqvi. Ethict and Eco- nomics: An Islamic Syntesis, diterjemahkan  oleh  Husin  Anis:   Etika dan Ilmu Ekonomi Suatu Sintesis Islami,  Bandung: Mizan, 1993. Hal. 50-51

[13] Dikutip oleh Haris Hidayatullah pada http://download.portalgaruda.org/article.php?article=116595&val=5316/ . akses pada 10 November 2014.

[14] ibid

[15] Lihat Q.S. al-Baqarah:123-124

[16] Haris Hidayatullah, Op. Cit.

[17] Ibid

[18] Muhammad Lukman Fauroni, R. 2002. Visi Al-Qur’an Tentang Etika dan Bisnis. Jakarta: Salemba Diniyah, hal. 12.

[19] Muhammad Yusuf. 2009. Tinjauan Konsep Bisnis Waralaba (Franchise) Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret., hal. 56.

[20] Anisa Utami. 2010. Konsep Franchise Fee dan Royalty Fee pada Waralaba Bakmi Tebet Menurut Prinsip Syari’ah. Jakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, hal. 43 – 46.

[21] Hafidz Abdurrahman. 2014, Op.Cit. hal. 98 – 99.

About The Author

Calon Hakim-Aktualisasi PTIP

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *