PRINSIF PENYELESAIAN SENGKETA DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH

PRINSIF PENYELESAIAN SENGKETA DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH

Oleh : NORHADI.

A. PENDAHULUAN

  1. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana diketahui, bahwa lembaga keuangan syariah sebagai lembaga yang bekerja berdasarkan kepercayaan masyarakat.

Di Indonesia lembaga keuangan memiliki misi dan fungsi sebagai agen  pembangunan, yaitu sebagai lembaga yang bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan dan stabilitas nasional.

Sejak tahun 1990 di Indonesia konsep syariah pertama lahir dengan berdirinya Bank Syariah yaitu Bank Muamalat Indonesia. Pendirian bank muamalat tersebut kemudian diikuti dengan berdirinya lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya. Hingga tahun 2015 misalnya, terdapat 11 bank umum syariah, 23 unit usaha syariah (UUS) 3 asuransi jiwa syariah, 1 asuransi kerugian syariah, 17 asuransi yang mempunyai cabang syariah, 20 asuransi kerugian yang memiliki cabang syariah dan banyak lagi yang lainnya.

Namun demikian dalam perkembanganya tentunya tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi antar lembaga keuangan syariah dengan nasabahnya sehingga menimbulkan persengketaan antara nasabah dengan lembaga keuangan syariah. Kebanyakan dari sebab-sebab terjadinya sengketa ekonomi syariah adalah karena adanya ketidakserasian antara pribadi-pribadi atau kelompok-kelompok yang mengadakan hubungan yang disebabkan ada hak yang terganggu atau terlanggar. Sengketa merupakan conflick dan dispute

Yang berbentuk perselisihan,

Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama  sangat mendukung bagi penerapan Hukum Islam di bidang muamalat di Indonesia  dengan telah dimasukkannya ekonomi syariah menjadi kewenangan Peradilan Agama. Dan diharapkan mampu menjadi motor bagi rekasaya sosial agar pelaku bisnis syariah bertindak laku sesuai dengan ketentuan Hukum Islam.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk membahasnya lebih mendalam tentang prinsif penyelesaian sengketa dalam hukum ekonomi syariah dalam bentuk makalah.

2. Rumusan Masalah

  • Bagaimana sebab terjadinya Sengketa Hukum Ekonomi Syariah
  • Bagaimana prinsif penyelesaiannya dalam sengketa Hukum Ekonomi Syariah

3. Tujuan Penulisan

  • Untuk mengetahui sebab terjadinya sengketa ekonomi syariah
  • Untuk mengetahui prinsif penyelesaian sengketa ekonomi syariah

4. Kerangka teori

Prinsif, dalam kamus besar bahasa Indonesia, artinya asas (kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya); dasar.

Sengketa, secara etimologi, sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan, atau perselisihan. Adapun secara istilah, sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan  atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya dan dapat diberikan sanksi hukum terhadap salah satu di antara keduanya.

Ekonomi syariah diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tata kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya untuk mencapai ridha Allah, dengan kata lain merupakan perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah.

B. PEMBAHASAN

  1. Sebab terjadinya sengketa Hukum Ekonomi Syariah

Dalam berbagai ayat, sejak awal Allah SWT tidak hanya menyuruh kita shalat dan puasa saja tetapi juga bermuamalah secara halal (syariah) proses memenuhi kebutuhan hidup inilah yang menghasilkan  kegiatan ekonomi tidak terkecuali dalam masyarakat Islam yang kehidupannya dituntun sesuai ajaran Nya walaupun kita lihat perkembangan ekonomi islam (baca: syariah) masih dalam tahap pengembangan.[1]

Namun dalam interaksinya terhadap perekonomia islam khususnya lembaga keuangan syariah dalam kegiatan usaha tentunya tidak selalu berjalan mulus seperti yang diinginkan oleh pelaku usaha. Walaupun telah diatur oleh Undang-Undang, telah diadakan perjanjian antara pelaku usaha yang telah disepakati. Meskipun pada awalnya tidak ada iktikad untuk melakukan penyimpangan dari kesepakatan, pada tahap berikutnya ada saja terjadinya penyimpangan. Apabila terjadi adanya penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi syariah, maka ini menjadi sebuah sengketa ekonomi syariah.

Kebanyakan dari sebab-sebab terjadinya sengketa ekonomi syariah adalah karena adanya ketidakserasian antara pribadi-pribadi atau kelompok-kelompok yang mengadakan hubungan yang disebabkan ada hak yang terganggu atau terlanggar. Timbulnya sengketa berawal dari situasi dan kondisi yang menjadikan pihak yang satu merasa dirugikan oleh pihak lain.[2]

Terjadinya sengketa ini pada umumnya karena adanya penipuan atau ingkar janji oleh pihak-pihak atau salah satu pihak tidak melakukan apa yang dijanjikan/disepakati untuk dilakukan. Pihak-pihak atau salah satu pihak telah melaksanakan apa yang disepakati akan tetapi tidak sama persis  sebagaimana yang dijanjikan. Sehingga tindakan-tindakan tersebut menimbulkan salah satu pihak merasa dirugikan.[3]

Adapun penyebab terjadinya sengketa dalam ekonomi syariah antara lain :

Proses terbentuknya akad, dalam lembaga keuangan syariah akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena berdasarkan hukum Islam. Produk apa pun yang dihasilkan semua lembaga keuangan syariah tidak akan terlepas dari proses transaksi yang dalam istilah fiqih muamalahnya disebut dengan ‘aqd. [4] Namun dalam pembuatan akad terjadi ketidaksepahaman dalam proses bisnis karena terjebak pada orientasi keuntungan.

Akad atau kontrak sulit untuk dilaksanakan karena para pihak kurang cermat ketika melakukan perundingan pendahuluan, juga tidak mempunyai keahlian untuk membangun norma-norma akad yang pasti, adil dan efisien, dan tidak jujur atau tidak amanah. Berkenaan dengan paradigma tersebut, terdapat beberapa bentuk akad yang dapat menimbulkan sengketa sehingga mesti diwaspadai bentuk-bentuk akad sebagai berikut :

  1. Salah satu pihak menemukan fakta bahwa syarat-syaratnya suatu akad, yang ternyata tidak terpenuhi sehingga menuntut pembatalan akad.
  2. Akad diputus oleh satu pihak tanpa persetujuan pihak lain dan perbedaan penafsiran isi akad oleh para pihak sehingga menimbulkan sengketa hukum;
  3. Salah satu pihak tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah dijanjikan
  4. Terjadinya perbuatan melawan hukum
  5. Adanya risiko yang tidak diduga pada saat pembuatan akad/force majeur.[5]
  6. Prinsif Penyelesaian Sengketa Hukum Ekonomi Syariah.

Secara garis besar, terdapat dua sistem dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, pertama secara litigasi, yaitu penyelesaian sengketa yang diselesaikan di lembaga pengadilan dengan berbagai hukum acaranya, kedua secara nonlitigasi yaitu penyelesaian sengketa yang diselesaikan  diluar lembaga pengadilan.

Secara Litigasi bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam, konsekuensi kepada Pengadilan Agama yaitu dengan diberikannya wewenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara perdata berupa ekonomi syariah  yang meliputi sengketa Bank Syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah dan bisnis syariah.[6] Terlebih keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XI/2012 tanggal 29 Agustus 2013 memperkokoh kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.[7]

Dalam ranah lembaga keuangan syariah seperti perbankan syariah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah bahwa sengketa lembaga keuangan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama juga yang dilihat adalah penyelesaian sengketa dilakukan sesuai isi akad dan tidak bertentangan dengan prinsif syariah.[8] Hal ini jelas merupakan prinsip fundamental dalam menangani dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama. Hal itu juga ditegaskan dalam peraturan Mahkamah Agung No 14 Tahun 2016 pasal 1 ayat (3).[9]

Prosedur pemeriksaan perkara ekonomi  syariah di persidangan agama mesti sesuai hukum acara perdata. Dalam acara biasa apabila upaya penyelesaian melalui perdamaian tidak berhasil, di mana kedua belah pihak tidak menemui kata sepakat  untuk menyelesaikan perkaranya secara damai , maka sesuai dengan ketentuan pasal 115 Rbg atau Pasal 131 HIR ayat (1) dan (2) jo pasal 18 ayat (2) peraturan Mahkamah Agung hakim harus melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.[10] Ketentuan penyelesaian sengketa ekonomi syariah juga tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.

Namun demikian dalam masyarakat Islam, sesuatu sengketa tidak mesti harus berakhir di meja Pengadilan, namun suatu perselisihan kemungkinan masih dapat diselesaikan melalui musyawarah  kekeluargaan[11]. Atau penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara nonlitigasi, penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan harapan bisa diselesaikan dengan cepat dengan motto win-win solution, penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi.[12]

Secara umum, terdapat tiga cara dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah melalui cara nonlitigasi, yaitu :

Pertama, penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui alternatif penyelesaian sengketa (APS) atau dikenal juga dengan alternative dispute resolution (ADR) cara ini semakin banyak diminati karena banyak memiliki keunggulan

Kedua, penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui lembaga arbitrase. Dalam konsepsi Islam disebut dengan tahkim secara terminologi dapat berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu kebijaksanaan atau damai oleh arbiter atau wasit. Oleh pemerintah Indonesia secara umum telah dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dengan demikian sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tersebut model penyelesaian sengketa di luar pengadilan telah dilembagakan dalam sistem hukum Indonesia

Ketiga, penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui lembaga konsumen. Berbeda dengan alternatif penyelesaian sengketa  (APS) dan arbitrase. Dalam hal ini, penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui lembaga konsumen diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.[13]

Penyelesaian sengketa secara nonlitigasi mendapat hati tersendiri di Masyarakat  terutama dalam penyelesaian sengketa perbankan. Dalam hal ini, bisnis perbankan merupakan bisnis kepercayaan. Ini terbukti bahwa ditahun 2017 jumlah perkara ekonomi syariah secara nasional tidak mencapai 0.05 persen.[14] hal itu bukan berarti sengketa ekonomi syariah sedikit, namun karena banyak opsi penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

C. KESIMPULAN

Prinsif penyelesaian sengketa hukum ekonomi syariah dapat dilakukan dengan dua cara yaitu secara litigasi dan nonlitigasi. Sesungguhnya penyelesaian perkara melalui pengadilan tidak selamanya harus diselesaikan secara ajudikatif/litigasi, tetapi tidak menutup kemungkinan adanya usaha penyelesaian melalui perdamaian. Perdamaian adalah suatu keadaan yang sangat di dambakan oleh setiap insan, karena watak/fitrah setiap manusia selalu menginginkan perdamaian.

Penyelesaian sengketa nonlitigasi adalah penyelesaian sengketa perekonomian yang bermartabat dan dengan cara-cara kekeluargaan. Sangat disayangkan apabila polemik sengketa ekonomi syariah merembet ke ranah hukum dan terpaksa harus diselesaikan di pengadilan. Hal ini tidak hanya akan mencoreng konsep syariah sebagai alternatif perekonomian, juga antipati masyarakat akan bertambah terhadap kegiatan perbankan syariah. Cap “Syariah” tidak hanya untuk mencari nasabah. Lebih dalam lagi, konsep ke-syariah-an dibuktikan dengan adanya keinginan  dan iktikad baik mencari pemecahan yang win-win solution.

 

Daftar Pustaka

  1. Hasan,Ahmadi, Adat Badamai Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat       pada Masyarakat Banjar, (Banjarmasin, Antasari Press,2009)
  2. Hasan, Ahmadi, Sejarah Legislasi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia, (Yogyakarta, LkiS,2017)
  3. Mustafa Edwin Nasution, et al, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, (Jakarta, Kencana th 2006)
  4. Suadi, Amran, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teore dan Praktek, (Jakarta, Kencana, 2017)
  5. Dewi,Gemala, Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia, (Jakarta, Kencana th 2007)
  6. Usman, Rahadi, Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003)
  7. Putusan MK Nomor 93/PUU-XI/2012 tanggal 29 Agustus 2013
  8. Perma No 14 Tahun 2016
  9. Badilag.Com

Catatan Kaki

           [1] Mustafa Edwin Nasution, et al, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, (Jakarta, Kencana th 2006) hal 12

           [2] Amran Suadi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teore dan Praktek, (Jakarta, Kencana th 2017) hal. 5

          [3] Amran Suadi, ibid hal 7

          [4] Gemala Dewi, Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia, (Jakarta, Kencana th 2007) hal. 100

         [5] Amran Suadi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teore dan Praktek, ibid hal. 8.

          [6] Amran Suadi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktek, Jakarta, Kencana,2017

          [7] Putusan MK Nomor 93/PUU-XI/2012 tanggal 29 Agustus 2013 tentang klausula memilih kedudukan hukum yang umum dan tetap di Pengadilan Negeri, maka klausul tersebut harus dibaca dan dimaknai sebagai Pengadilan Agama.

         [8] Ahmadi Hasan, Sejarah Legislasi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia, (Yogyakarta, Lkis th 2017 ) hal 138

         [9] Perma No 14 Tahun 2016 pasal 1 (3) Akad ekonomi syariah adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih atas dasar sukarela yang menimbulkan hak dan kewajiban berdasarkan prinsif syariah.

            [10] Amran Suadi, ibid hal 18

            [11] Ahmadi Hasan, Adat Badamai, interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat pada Masyarakat Banjar, ( Banjarmasin, Antasari Press th 2009 ) hal 57

          [12] Rachmadi Usman, Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003) hal  23.

          [13] Amran Suadi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktek, ibid. Hal 19.

          [14] www.badilag.com/jumlah perkara ekonomi syariah tahun 2017.

About The Author

Calon Hakim-Aktualisasi PTIP

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *