MA Rilis PERMA Administrasi Perkara Secara Elektronik

Mahkamah Agung RI resmi merilis Perma No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik. Perma ini merupakan respon terhadap modernisasi penyelenggaraan peradilan yang berfokus pada pemanfaatan sarana teknologi informasi dalam rangka reformasi birokrasi di bidang hukum acara. Peraturan ini berlaku untuk administrasi jenis perdata, perdata agama, tata usaha militer dan tata usaha negara.

Perma tersebut memudahkan para pihak yang ingin mengajukan gugatan atau permohonan tanpa harus datang langsung ke pengadilan, sebab perkara yang diajukan ke pengadilan dapat didaftarkan secara online. Selain pihak penggugat, layanan perkara secara elektronik ini juga dapat digunakan oleh advokat maupun perorangan yang terdaftar. Pembayaran biaya perkara dapat dilakukan melalui transfer ke rekaning pengadilan  dan panggilan terhadap pihak berperkara juga dapat dilakukan secara elektronik. Selain pendaftaran dan pembayaran, rangkaian hukum acara dimulai dari proses penerimaan permohonan/gugatan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara dilakukan melalui media elektronik.

Ada beberapa norma dan istilah baru yang sedikit berbeda dengan aturan hukum acara perdata yang telah berlaku sebelumnya seperti: domisili elektronik, pengguna terdaftar dan administrasi perkara elektronik.

Keuntungan dari program ini adalah kemudahan yang dapat dirasakan oleh pihak berperkara sebab tidak perlu datang ke pengadilan agama untuk mengajukan gugatan/permohonan sehingga proses dan biaya yang dikeluarkan bisa menjadi lebih efisien. Selain itu, program ini dapat memberikan pembelajaran  bagi aparatur peradilan dan asyarakat untuk mengubah mindset dan culturset, meningkatkan layanan publik serta meminimalisir dan atau meniadakan kemungkinan penyimpangan perilaku  dan pelangaran kode etik dan pedoman perilaku seluruh aparat peradilan.

Paling lambat 6 bulan pasca diberlakukan Perma ini, Sekretaris MA dan Direktorat Jendral Badan Peradilan menetapkan peraturan pelaksana dan atau perubahan administrasi yang diperlukan  sesuai dengan karakteristik pelayanan dan perkara di tiap-tiap pengadilan.

 

About The Author

Calon Hakim-Aktualisasi PTIP

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *