Distribusi dalam Islam

 

Oleh : Norhadi, SHI

A. PENDAHULUAN

  1. Latar Belakang Masalah

Pandangan tentang kegiatan ekonomi dalam Islam yaitu Distribusi tersirat dari bahasan ekonomi sejarah islam mencatat bagaimana perkembangan peran kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam mulai zaman awal Islam sampai  kepada puncak kejayaan Islam pada jaman pertengahan, seiring dengan kemunduran-kemunduran dalam pemerintahan Islam yang ada waktu itu maka kebijakan fiskal islam tersebut sedikit demi sedikit mulai ditinggal dan digantikan dengan kebijakan fiskal lainnya dari sistem ekonomi yang sekarang kita kenal dengan sitem ekonomi konvensional.

Islam dengan tegas menggariskan kepada penguasa, untuk memenimalkan kesenjangan dan ketidakseimbangan distribusi. Pajak diterapkan atas kekayaan seseorang untuk membantu yang miskin dan bentuk dari sistem perpajakan ini berkaitan dengan salah satu prinsip pokok islam (zakat). Dengan demikian, tidak ada ruang bagi muslim untuk melakukan tindak kekerasan dalam upaya melancarkan proses distribusi pendapatan.

Untuk mengupas masalah Distribusi, penulis membuat makalah ini sengaja sedikit menggambarkan tentang Distribusi dalam persepektif Islam dalam makalah berjudul Distribusi.

B. PEMBAHASAN.

  1. Pengertian dan Prinsif

Distribusi pendapatan dalam Islam merupakan penyaluran harta yang ada, baik dimiliki oleh pribadi atau umum (publik) kepada pihak yang berhak menerima yang ditunjukan untuk meningkatkan kesejahteran masyarakat sesuai dengan syariat. Fokus dari distribusi pendapatan dalam Islam adalah proses pendistribusiannya. Secara sederhana bisa digambarkan, kewajiban menyisihkan sebagian harta bagi pihak surplus (berkecukupan) diyakini sebagai kompensasi atas kekayaannya dan di sisi lain merupakan insentif (perangsang) untuk kekayaan pihak defisit (berkkekurangan).[1]

Titik berat dalam pemecahan permasalahan ekonomi adalah bagaimana menciptakan mekanisme distribusi ekonomi yang adil di tengah masyarakat. Distribusi dalam ekonomi Islam mempunyai makna yang lebih luas mencakup pengaturan kepemilikan, unsur-unsur produksi,dan sumber-sumber kekayaan. Dalam ekonomi Islam diatur kaidah distribusi  pendapatan, baik antara unsur-unsur produksi maupun distribusi dalam sistem jaminan sosial.

Islam memberikan batas-batas tertentu dalam berusaha, memiliki kekayaan dan mentransaksikannya. Dalam pendistribusian harta kekayaan, Al-Quran telah menetapkan langkah-langkah tertentu untuk mencapai pemerataan pembagian kekayaan dalam masyarakat secara objektif, seperti memperkenalkan hukum waris yang memberikan batas kekuasaan bagi pemilik harta dengan maksud membagi semua harta kekayaan kepada semua karib kerabat apabila seseorang meninggal dunia. Begitu pula dengan hukum zakat, infaq, sadaqah, dan bentuk pemberian lainnya juga diatur untuk membagi kekayaan kepada masyarakat yang membutuhkan. Distribusi pendapatan dalam dunia perdagangan juga disyariatkan dalam bentuk akad kerja sama, misalnya distribusi dalam bentuk mudharabah merupakan bentuk distribusi kekayaan dengan sesama Muslim dalam bentuk investasi yang berorientasi profit sharing. Pihak pemodal yang mempunyai kelebihan harta membantu orang yang mempunyai keahlian berusaha, tetapi tidak punya modal. [2]

Ayat yang berhubungan dengan Distribusi adalah  diantarannya : QS. Al-Hasyr (59) : 7

 مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (7)

 

Artinya : Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya

Disebutkan dalam Firman

{مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى}

Apa saja harta rampasan (fai) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota. (Al-Hasyr: 7)

 

Yaitu kota-kota yang telah ditaklukkan, maka hukumnya sama dengan harta benda orang-orang Bani Nadir. Untuk itulah maka disebutkan dalam firman selanjutnya:

{فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ}

 

maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan. (Al-Hasyr: 7), hingga akhir ayat. juga akhir ayat yang sesudahnya, itulah pengalokasian dana harta fai.[3]

Dari ayat diatas menunjukkan bahwa islam mengatur distribusi harta kekayaan termasuk pendapatan kepada semua masyarakat dan tidak menjadi komoditas di antara golongan orang kaya saja. Selain itu untuk mencapai pemerataan pendapatan kepada masyarakat secara obyektif, islam menekankan perlunya membagi kekayaan kepada masyarakat melalui kewajiban membayar zakat, mengeluarkan infak, serta adanya hokum waris dan wasiat serta hibah. Aturan ini diberlakukan agar tidak terjadi konsentrasi harta pada sebagian kecil golongan saja. Hal ini berarti pula agar tidak terjadi monopoli dan mendukung distribusi kekayaan serta memberikan latihan moral tentang pembelanjaan harta secara benar.

Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Sufyan, dari Amr dan Ma’mar, dari Az-Zuhri, dari Malik ibnu Aus ibnul Hadsan, dari Umar r.a. yang mengatakan bahwa dahulu harta Bani Nadir termasuk harta fai yang diberikan oleh Allah kepada Rasul-Nya, yaitu harta yang dihasilkan oleh kaum muslim tanpa mengerahkan seekor kuda pun dan juga tanpa mengerahkan seekor unta pun untuk menghasilkannya.
Maka harta fai itu secara bulat untuk Rasulullah Saw., dan tersebutlah bahwa beliau Saw. membelanjakan sebagian darinya untuk nafkah per tahun keluarganya. Dan pada kesempatan yang lain Umar r.a. mengatakan untuk keperluan hidup per tahun keluarganya. Sedangkan sisanya beliau Saw. belanjakan untuk keperluan peralatan dan senjata di jalan Allah Swt.[4]

Distribusi dalam ekonomi Islam didasarkan pada nilai-nilai manusiawi yang sangat mendasar dan penting, yaitu nilai kebebasan dan nilai keadilan.

  1. Keadilan.

Keadilan dalam Islam merupakan pondasi yang kokoh meliputi semua ajaran dan hukum Islam. Persoalan yang menjadi perhatian Islam dalam keadilan adalah pelarangan berbuat kezaliman. Ketidak seimbangan distribusi kekayaan adalah sumber dari semua konflik individu dan sosial. Untuk itu, agar kesejahteraan sosial dapat diwujudkan, penerapan prinsip moral keadilan ekonomi merupakan suatu keharusan. Keadaan itu akan sulit dicapai bila tidak ada keyakinan dan prinsip moral tersebut.

  1. Kebebasan.

Nilai utama dalam bidang distribusi kekayaan adalah kebebasan. Nilai kebebasan dalam Islam memberi implikasi terhadap adanya pengakuan akan kepemilikan individu. Setiap hasil usaha seorang Muslim dapat menjadi miliknya menjadi motivasi yang kuat bagi dirinya untuk melakukan aktivitas ekonomi. Dalam Islam, legitimasi hak milik sangat terkait erat dengan pesan moral untuk menjamin keseimbangan. Hak milik pribadi diakui, dan hak kepemilikan itu harus berfungsi sebagai nafkah bagi diri dan keluarga, berproduksi dan berinvestasi, mewujudkan kepedulian sosial dan jihad fisabilillah. Ini berarti pengakuan hak kepemilikan dapat berperan sebagai pembebas manusia dari sikap matrealistis. Dengan demikian dapat dipahami bahwa konsep kepemilikan dalam perspektif Islam menjadikan nilai-nilai moral sebagai faktor endogen, dan menjadikan nilai nilai itu bersentuhan dengan hukum-hukum Allah.[5]

  1. Sektor-Sektor Distribusi
  2. Distribusi Dalam Konteks Sektor Rumah Tangga

Distribusi pendapatan dalam konteks rumah tangga akan sangat terkait dengan terminologi shadaqah. Konteks shadaqah ini bukan pengertian bahasa Indonesia, tetapi dalam konteks termonologi Al-Qur’an yaitu Shadaqah Wajibah, yaitu bentuk-bentuk pengeluaran rumah tangga yang berkaitan dengan instrumen distribusi pendapatan berbasis kewajiban seperti nafkah, zakat dan warisan. Dan kedua yakni shadaqah nafilah (sunnah) yang  berarti bentuk-bentuk pengeluaran rumah tangga yang berkaitan dengan isntrumen distribusi pendapatan berbasis amal  seperti infaq, akikah, dan wakaf. Ketiga, hudud (hukuman) adalah instrumen yang bersifat aksidental dan merupakan konsekuensi dari berbagai tindakan. Atau dengan kata lain, instrumen ini tidak bisa berdiri sendiri, tanpa adanya tindakan ilegal yang dilakukan sebelumnya seperti kafarat,dam  atau diyat.[6]

  1. Distribusi Dalam Konteks Negara.

Prinsif-prinsif ekonomi yang dibangun di atas nilai moral Islam mencanangkan kepentingan distribusi pendapatan secara adil. Negara wajib bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan materi bagi lingkungan sosial maupun individu dengan pemanfaatan sebesar-besarnya sumber daya yang ada. Karena itu negara wajib mengeluarkan kebijakan yang mengupayakan stabilitas ekonomi dan lain sebagainya hal itu juga amanah dari UUD 1945 pasal 27 ayat 3 yaitu Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.[7]

Dalam pengelolaan sumber daya alam yang tersedia, pemerintah (negara) harus mampu mendistribusikan secara baik atas pemanfaatan sumber daya alamnya. Kebijakan distribusi menganut kesamaan dalam kesempatan kerja, pemanfaatan lahan-lahan yang menjadi sektor publik, pembelaan kepentingan ekonomi untuk kelompok miskin.

Ajaran Islam memberikan otoritas kepada pemerintah dalam menentukan kebijakan penggunaan lahan untuk kepentingan negara dan publik (hak hima ) distribusi tanah (hak Iqta’) kepada sektor swasta, penarikan pajak, subsidi. Semua keistimewaan tersebut harus diarahkan untuk memenuhi kepentingan publik dan pembebasan kemiskinan.[8]

Peran pemerintah dalam distribusi diperlukan terutama jika pasar tidak mampu menciptakan distribusi secara adil dan ada faktor penghambat untuk terciptanya mekanisme pasar yang efisien. Pemerintah memiliki otoritas untuk menghilangkan hambatan tersebut karena ketidakmampuan atau kurang sadarnya masyarakat. Seperti halnya masalah penimbunan yang marak dilakukan pengusaha, monopoli dan oligopoli pengusaha besar pada komoditas   tertentu, asimetris informasi, terputusnya jalur distribusi dengan menghalangi barang yang akan masuk ke pasar, maupun cara-cara lain yang dapat menghambat mekanisme pasar.[9]

  1. Distribusi dalam Sektor Publik (pasar)

Perspektif teori ekonomi menyatakan bahwa pasar adalah salah satu mekanisme yang bisa dijalankan oleh Manusia untuk mengatasi problem-problem ekonomi yang terdiri dari produksi, konsumsi dan distribusi.

Dalam kacamata ekonomi pasar Islam, mekanisme pasar menekan seminimal mungkin peranan pemerintah. Pembenaran atas dibolehkannya pemerintah masuk sebagai pelaku pasar (intervensi) hanyalah jika pasar tidak dalam keadaan sempurna, dalam arti ada kondisi-kondisi yang menghalangi kompetisi yang fair terjadi atau distribusi yang tidak normal seperti biaya transaksi, kepastian hukum serta masalah dalam distribusi. kepentingan negara (pemerintah) dalam mendistribusikan pendapatan di pasar adalah bagaimana pemerintah dapat ‘menjamin’ pendapatan (barang dan jasa) seluruh bangsanya. Tidak hanya beredar pada kalangan tertentu (orang kaya) tetapi keadilan bagi seluruh rakyat.

          Firman Allah Swt.:

{كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأغْنِيَاءِ مِنْكُمْ}

supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. (Al-Hasyr: 7)[10]

 

C. PENUTUP

Kebijakan distribusi yang ditawarkan ekonomi Islam dengan tidak berpihak hanya pada salah satu agen ekonomi, dan diperkuat dengan prinsip-prinsip yang jelas memberikan arahan bahwa keadilan ekonomi harus ditegakkan. Namun menciptakan keadilan ekonomi akan sulit terwujud jika tidak melibatkan peran institusi yang ada seperti halnya pemerintah dan masyarakat. Oleh sebab itu, peran kedua instrumen tersebut sangat dibutuhkan, karena kebijakan distribusi akan teraplikasikan dengan baik ketika kedua institusi yang ada berkerja.

Langkah awal yang dapat dilakukan ialah memberikan pemahaman yang sejelasjelasnya kepada pemerintah dan masyarakat selaku institusi ekonomi bahwa terciptanya keadilan ekonomi merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya tanggung jawab salah satu institusi yang ada, melainkan tanggung jawab bersama selaku agen ekonomi dan institusi konomi. Ketika institusi tersebut bekerja, keadilan diharapkan akan tercipta untuk memberi dampak pada tersebarnya harta secara adil di masyarakat yang akan menggerakkan ekonomi rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

  • Abdul Manan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam,( Yogyakarta, Dana Bakti Wakaf, 1997)
  • Ash Shadr, Muhammad Baqir.  Buku Induk Ekonomi Islam. Jakarta: Zahra, 2008)
  • Mustafa Edwin Nasution, et al.,eds., Pengenalan Ekonomi Islam, (Jakarta, Kencana, 2006)
  • Muhammad, Ekonomi Mikro Dalam Perespektif Islam.(Yogyakarta: BPFE,2004.
  • Heri sudarsono, Konsep Ekonomi islam : suatu pengantar, (Yogyakarta, Ekonisia 2004)

CATATAN  KAKI

[1] Mustafa Edwin Nasution, et al.,eds., Pengenalan Ekonomi Islam, (Jakarta, Kencana, 2006) h. 121

[2] Abdul Manan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam,( Yogyakarta, Dana Bakti Wakaf, 1997) h. 204

[3] Ash Shadr, Muhammad Baqir.  Buku Induk Ekonomi Islam. Jakarta: Zahra, 2008)

[4] Ash Shadr, Muhammad Baqir, ibid h. 176

[5] Heri sudarsono, Konsep Ekonomi islam : suatu pengantar, (Yogyakarta, Ekonisia 2004)

[6] Mustafa Edwin Nasution, et al.,eds., Pengenalan Ekonomi Islam, ibid h. 136

[7] Ibid. h. 146

[8] Muhammad, Ekonomi Mikro Dalam Perespektif Islam.(Yogyakarta: BPFE,2004.) hal 76

[9] Ibid hal 149

[10][10] Ibid. hal 155

About The Author

Calon Hakim-Aktualisasi PTIP

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *